Standar udara bersih

Standar udara bersih ditentukan dengan “baku mutu udara ambien.” Dalam putusan, hakim memerintahkan Presiden mengetatkan BMUA nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan perkembangan IPTEK.” Putusan juga memerintahkan hal yang sama bagi Pemprov DKI Jakarta

Emisi

Pengendalian emisi dari sumber-sumber utama pencemaran menjadi syarat utama perbaikan kualitas udara. Dalam putusan, hakim memerintahkan Pemprov DKI Jakarta untuk:

1. Melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan bermotor lama dan melaporkan evaluasi penataannya;
2. Menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak yang diizinkan di Jakarta;
3. Mengawasi ketaatan standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan;
4. Mengawasi ketaatan terhadap larangan membakar sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara.

Selain itu, putusan juga menghukum Pemprov DKI untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar dan menyebarluaskan informasi pengawasan dan sanksi.

Hak Akses Udara Bersih

Hak akses menyangkut penyampaian informasi dan kesempatan partisipasi dalam tindakan-tindakan pengelolaan kualitas udara. Dalam putusan, hakim memerintahkan:

1. Pemprov DKI untuk melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar, yang melibatkan partisipasi publik.
2. Pemprov DKI menetapkan status mutu udara ambien daerah setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat;
3. Pemprov DKI menyusun dan mengimplementasikan “Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara” dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar secara terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi publik.

Air Quality Management

Untuk memperbaiki kualitas udara, pengelolaan kualitas udara perlu dilakukan secara menyeluruh, berdasarkan bukti ilmiah. Putusan pengadilan memerintahkan:

1. KLHK melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jabar;
2. Pemprov DKI menyusun dan mengimplementasikan “Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara” dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar secara terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi publik
3. Menkes melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta, yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Pemprov DKI dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara;

Termasuk:

1. Putusan yang menyuruh pembuatan rencana aksi penanggulangan pencemaran udara
2. Meminta Menkes menghitung manfaat kesehatan

Transboundary Air Pollution

Putusan pengadilan memandatkan elemen lintas batas dalam inventarisasi emisi dan penyusunan Strategi dan Rencana Aksi, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian “Air Quality Management.”

Selain itu, putusan memerintahkan Mendagri melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Tergugat V dalam mengendalikan pencemaran udara;